Rabu, 20 April 2011

Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Laut Menurut UU no 27 tahun 2007 dan PP no 60 tahun 2007

KAWASAN KONSERVASI MENURUT UU NO.27 TAHUN 2007 DAN PP 60 TAHUN 2007 JO UU NO. 31 TAHUN 2005 JO UU NO. 45 TAHUN 2009
NO.
SUBSTANSI
UU NO.27 TAHUN 2007
Permen KP No. 17 TAHUN 2008
PP 60 TAHUN 2007 JO UU NO. 31 TAHUN 2005 JO UU NO. 45 TAHUN 2009
1.
Katagori Kawasan Konservasi
Bab II, Pasal 4
 (1) Kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:
a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnyadisebut KKP3K;
b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;
c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan
d. Sempadan Pantai.
(2) KKP dan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bab II, Pasal 4
Konservasi sumber daya ikan meliputi:
a.konservasi ekosistem;
b.konservasi jenis ikan; dan
c.konservasi genetik ikan.


2.
Kemiripan kategori kawasan konservasi
Pasal 5
Jenis KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Suaka pesisir;
b. Suaka pulau kecil;
c. Taman pesisir; dan
d. Taman pulau kecil.

Pasal 8
Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan (konservasi ekosistem) dapat ditetapkan sebagai Kawasan konservasi perairan, terdiri atas:
a.      Taman Nasional Perairan,
b.      Taman Wisata Perairan,
c.       Suaka Alam Perairan, dan
d.      Suaka Perikanan.
3.
Zonasi Kawasan Konservasi
Pasal 31
a. zona inti;
b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
c. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pasal 17
a. zona inti;
b. zona perikanan berkelanjutan;
c. zona pemanfaatan; dan
d. Zona lainnya.
4.
Perubahan status Zona
Pasal 30
Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.


5.
Pengajuan/Pengusulan
Paragraf 1
Usulan Inisiatif Calon KKP3K
Pasal 10

(1)      Usulan inisiatif calon KKP3K, dapat  diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi,   lembag penelitian,  badan  hukum,  pemerintah,  atau  pemerintah daerah.

(2)     Pengajuan usulan insiatif calon KKP3K disampaikan kepada:
a. Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota terkait;
b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan bupati/walikota terkait; atau
c.  Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur.
(3)      Berdasarkan usulan inisiatif calon KKP3K, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon KKP3K.


Pasal 11

Kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Usulan tersebut disampaikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan peta lokasi.
6.
Penetapan Kawasan Konservasi
Pasal 9
Penetapan KKP3K sesuai dengan kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:
a.   usulan inisiatif calon KKP3K ;
b.   identifikasi dan inventarisasi KKP3K ;
c pencadangan KKP3K ;
d.   penetapan KKP3K ; dan
e.   penataan batas KKP3K .
Pasal 14
Kawasan konservasi perairan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
7.
Kewenangan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Pasal 24
Kewenangan pengelolaan KKP3K dilaksanakan oleh:
a.    pemerintah untuk kawasan konservasi nasional;
b.   pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi; dan
c.  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  untuk  kawasan  konservasi  kabupaten/kota.

Pasal 28
Kewenanga Pengelolaa KKP3 dan/ata KKM,  dilakukan  oleh  unit pengelola kawasan konservasi. Unit pengelola kawasan konservasi adalah satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang berbentuk UPT pusat, SKPD atau UPT daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pasal 15
Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Pengelolaannya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



8.
Perencanaan
Pasal 30
Perencanaan  KKP3K  dan  KKM   mengac pad rencan strategis,   rencan zonasi,   rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun dalam tingkatan jangka panjang dan jangka menengah, dinilai dan disahkan oleh Menteri KP atau gubernur  atau  bupati/walikota.


9.
Pola pengelolaan
Pasal 31
(1) Pola pengelolaan KKP3K dan KKM
dilakukan melalui sistem zonasi.
(2) Sistem zonasi KKP3K dan KKM
terdiri dari:
a.        zona inti
b.      zona pemanfaatan terbatas;
c.       zona lainnya sesuai dengan peruntukkan kawasan

(3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki setiap
jenis KKP3K dan KKM.
(4) Setiap jenis KKP3K dan KKM dapat memiliki satu atau lebih zonasi sesuai
dengan luasan dan karakter bio-fisik serta sosial ekonomi dan budaya
KKP3K dan KKM.
Pasal 17
(1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan
dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
(2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit organisasi
pengelola.
(3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan.
(4) Zonasi kawasan konservasi perairan
terdiri atas:
a. zona inti;
b. zona perikanan berkelanjutan;
c. zona pemanfaatan; dan
d. zona lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan diatur dengan peraturan Menteri.
10.
Pemanfaatan
Pasal 32
a.        zona inti, antara lain diperuntukkan:
·       perlindungan mutlak habitadan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
·       perlindungan  ekosistem  pesisir  yang  unik  dan/atau  rentan  terhadap perubahan;
·       perlindungan situs budaya/adat tradisional;
·       penelitian; dan/atau
·       pendidikan.
b.       zona pemanfaatan terbatas; antara lain diperuntukkan:
·       perlindungan habitat dan populasi ikan;
·       pariwisata dan rekreasi;
·       penelitian dan pengembangan; dan/atau
·       pendidikan.
c.        zona lainnya merupakan  zona  diluar  zona  inti  dan  zona  pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.
Pasal 31
(1)     Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
(2)     Setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan wajib memiliki izin.
(3)      Izin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan, diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(4)     Menteri, gubernur, bupati/walikota atau dalam memberikan izin penangkapan ikan antara lain mempertmnangkan:
a. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
b. metoda penangkapan ikan; dan
c. jenis alat penangkapan ikan.

Pasal 32
(4)     Pertimbangan dalam memberikan izin pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain:
a. jenis ikan yang dibudidayakan;
b. jenis pakan;
c. teknologi;
d. jumlah unit usaha budidaya; dan
e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 33
(1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dapat dilakukan di zonapemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.
(2) Pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan dapat dilakukan melalui:
a. kegiatan pariwisata alam perairan; dan/atau
b. pengusahaan pariwisata alam perairan.

Pasal 34
(1)     Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya.
(2)     Setiap orang dalam memanfaatkan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan wajib memiliki izin pemanfaatan.
(3)      Izin diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(4)     Orang asing dan/atau badan okum asing yang akan melakukan kegiatan penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
Pemberian Izin Usaha
Pasal 41
(1)    Dalam melakukan upaya pokok KKP3K dan KKM diperlukan izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)    Izin  meliputi  objek  dan  subyek perizinan, jenis perizinan, jangka waktu, tatacara dan persyaratan pemberian izin berakhirnya  izin hak  dan  kewajiban  pemegang  izin,  dan  sanksi pemegang izin.
(3)   Tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 31 - 34
Setiap orang dalam melakukan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan, wajib memiliki izin. Izin tersebut diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar