Senin, 22 Agustus 2011

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Latar Belakang

Undang Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 ayat 1 dan 3 mengamanatkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus meliputi; perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan itu sendiri terdiri dari 4 hirarki, yakni Rencana Strategis (RSWP-3-K), rencana Zonasi (RZWP-3-K), Rencana pengelolaan (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K). 

Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai UU no 27 th 2007

Hirarki Perencanaan Wilayah Pesisir

Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) yang dimaksud adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.

RSWP-3-K merupakan dokumen perencanaan paling dasar yang harus dimiliki oleh entitas pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai panduan makro (hirarki tiga perencanaan lainnya/RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAWP-3-K) bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. RSWP-3-K disusun berlandaskan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta, dan masyarakat dengan strategi pelaksanaan rencana yang dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten.

RSWP-3-K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai RSWP-3-K, maka dokumen RSWP-3-K harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan (UU no 25 tahun 2004) daerah dan dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik pusat maupun daerah.  Adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

RSWP-3-K berlaku 20 tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Sistematika Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RSWP-3-K sedikitnya memuat dan disusun menurut sistematika sebagai berikut:
I.                  Pendahuluan
1.   Latar Belakang
2.   Maksud dan Tujuan
3.   Ruang lingkup
4.   Kedudukan RSWP-3-K dalam rencana pembangunan daerah
5.   Definisi dan Peristilahan
II.                Gambaran Umum
1.   Deskripsi Umum
2.   Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.   Pola Penggunaan Lahan dan Perairan
4.   Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.   Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
III.            Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan
1.   Visi dan Misi
2.   Isyu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.   Tujuan dan Sasaran
4.   Strategi dan Arah kebijakan
5.   Target dan Indikator
IV.           Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan
V.              Daftar Pustaka
VI.           Lampiran

Prosedur Penyusunan RSWP-3-K

Tahapan penyusunan RSWP-3-K menrut Permen KP no 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, adalah sbb:
Pembentukan kelompok kerja - Penyusunan Dokumen Awal  -  Konsultasi Publik  -  Penyusunan Dokumen Antara Konsultasi Publik  -  Perumusan Dokumen Final - Penetapan


Tahapan Penyusunan RSWP-3-K
Disarikan dari Buku:
Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2009. Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Gambar dikutip dari:
Subandono Diposaptono. 2010. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Makalah Disampaikan pada Bimtek ICM. Jakarta, Juli 2010





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar