Senin, 12 September 2011

Telaahan Staff: Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

I.          LATAR BELAKANG:

1.         Penyusunan dokumen Rencana Strategis WP-3-K Kabupaten Kubu Raya merupakan amanat dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen KP No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K Pasal 8 mengenai Perencanaan.
2.         Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi, rencana strategis WP-3-K, rencana zonasi WP-3-K, rencana pengelolaan WP-3-K, dan rencana aksi WP-3-K.
3.         Rencana Strategis WP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.
4.         Masa berlaku Renstra ini adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
5.         Sebelum ditetapkan oleh Peraturan Bupati, seharusnya dokumen Renstra WP-3-K dimintakan tanggapan dan sarannya ke Kementerian terkait.


II.        MASUKAN DETAIL:


NO
SUBSTANSI
PENELAAHAN
CATATAN PENYEMPURNAAN
1
Mengingat

Sudah mencatumkan semua peraturan dan perundangan terkait
2
Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Istilah dan Definisi
Ada beberapa istilah dan definisi yang digunakan belum sesuai atau termuat di pasal ini

Bab I
Ketentuan Umum

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 2

Bagian Ketiga
Konsepsi RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 3

Bagian Keempat
Kedudukan RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 4
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Disesuaikan dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K dan Lampiran Bab I Pendahuluan Subab 1.5 Definisi dan Peristilahan, seperti:
1.   Wilayah Pesisir definisinya diganti menjadi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 mil untuk Provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota. 
2.   Perairan Laut diganti menjadi Perairan Pesisir

Istilah dan Definisi yang ditambahkan:
1.     Bioekoregion.
2.     Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.     Sempadan Pantai
4.     Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.     Reklamasi
6.     Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7.     Mitigasi Bencana
8.     Pencemaran Pesisir
9.     Pemangku Kepentingan Utama
10.   Pemberdayaan Masyarakat
11.   Konsultansi Publik
12.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.   Satuan Kerja Perangkat Daerah
14.   Instansi Terkait
15.   Masyarakat
16.   Masyarakat Adat
17.   Masyarakat Lokal
18.   Masyarakat Tradisional
19.   Kearifan Lokal
20.   Pemerintah Pusat
21.   Menteri
22.   Direktur Jenderal


Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 2
Fungsi dari RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya adalah:
(1)     Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
(2)     Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
(3)     Acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
(4)     Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(5)     Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kcil;
(6)     Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil


Pasal 3
Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya adalah untuk :
(1)     Mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
(2)      Mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat;
(3)     Menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Konsepsi RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 4

Bagian Keempat
Kedudukan RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Pasal 5

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
BAB II
RUANG LINGKUP


Tidak ada masukan sudah sesuai





Setelah Bab II ditambahkan

BAB III
SISTEMATIKA
BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 5
(1)   Sistematika RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:
a.   pendahuluan,  berisi latar belakang,aksud  dan  tujuan,  serta  ruang lingkup disusunnya RSWP-3-K;
b.   gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir  dan pulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
c.   kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  tujuan  dan  sasaran,  strategi  dan  arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
d.   kaidah pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP-3-K dan memantau kemajuan kerja.
(2)   Isi dan uraian Renstra RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kubu Raya ini





BAB III KERANGKA RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Rencana Strategi Pembangunan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Raya, dijelaskan dengan Pasal penghubung yang mengkaitkan Batang tubuh dengan Lampiran

Perubahan judul Bab menjadi:
BAB III
RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Setelah Bab III
Perlu Ditambahkan
BAB V
Pelaksanaan dan Pemantauan


Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan RSWP-3-K secara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target dan indikator kinerja, sesuai yang ada pada Lampiran Bab 4 Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan

BAB V
PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal

Renstra RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya  dilaksanakan melalui:
(1)     Mengakomodir RSWP-3-K dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
(2)     Sosialisasi, Lokakarya, pelatihan secara periodik
(3)     Membuat komitmen yang tegas dan jelas dengan SKPD
(4)     pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
(5)     menjadi dasar penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal
(1)     Bupati  melalui Bappeda  melakukan  pemantauan  pelaksanaan Renstra RSWP-3-K.
(2)     Renstra RSWP-3-K secara periodik selama 3 (tiga) Tahun sekali oleh kelompok kerja dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
(3)     Berdasarkan hasil pemantauan, Renstra RSWP-3-K dapat dilakukan penyesuaian/revisi. 

Pasal
RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya  berlaku  selama  20  (dua  puluh)  tahun terhitung  mulai  sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN UMUM

Tidak ada masukan
LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
Sudah Sesuai dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K


1.2    Maksud dan Tujuan
Sudah Sesuai dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K


1.3    Ruang Lingkup
Ruang lingkup wilayah perencanaan sebaiknya dipersingkat saja, menjadi Kegiatan ini meliputi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Kakakp, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar.


1.4    Landasan Hukum
Sudah memuat semua peraturan dan perundangan terkait


1.5    Istilah dan Definisi
Sudah Sesuai dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K


1.6    Fungsi dan Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya

Belum ada



1.6.1 Fungsi RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Belum ada
Fungsi dari RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya adalah:
(1)     Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
(2)     Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
(3)     Acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
(4)     Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(5)     Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kcil;
(6)     Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil


1.6.2 Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya
Belum ada
Manfaat RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya adalah untuk :
(1)     Mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
(2)      Mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat;
(3)     Menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.


1.6.3 Konsepsi RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya

Belum ada
Belum ada


1.6.4 Kedudukan RSWP-3-K Kabupaten Kubu Raya dalam Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah


Sudah Sesuai dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K


1.7    Definisi dan Peristilahan
Sudah sesuai dengan Pedum
Sudah Sesuai dengan Pedoman Teknis Renstra WP-3-K

Bab II Gambaran Umum
2.1  Deskripsi Umum
Deskripsi umum  ini baru memuat  informasi administrasi, geografis, Topografio, Geomorfologi, dan Klimatologi.

Deskripsi umum  ini belum memuat: kondisi biologi/ ekologinya dan pola hubungan social dan kegiatan ekonomi dengan wilayah pesisir kabupaten/kota atau provinsi tetangga dan luar kawasan. Bagian ini juga seharusnya menyajikan suatu kaji ulang tentang terbentuknya budaya seperti kelompok etnik utama, nilai agama, organisasi social dan tradisi dan sejarah unik yang telah membentuk keadaan social budaya masyarakat pesisir sekarang dan interaksi ekonomi di antara masyarakat dengan pihak luar.



2.2  Keadaan Sumber Daya Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil

Di bab ini baru fokus di sumberdaya hayati yang memuat: 
a.        Potensi perikanan: seharusnya memuat potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya (payau/tambak dan laut), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
b.        Sebaran Sungai, seharusnya masuk ke subab sebelumnya Deskripsi Umum
c.        Pulau-Pulau Kecil, seharusnya masuk ke subab sebelumnya Deskripsi Umum;
d.        Hutan Sepadan Pantai dan sepadan Sungai, seharusnya Sumberdaya hayati, yang memuat: vegetasi pantai, mangrove, padang lamun, terumbu karang, biota darat dan perairan; dan lain-lain.
e.        Pariwisata, seharusnya dirubah menjadi Jasa-jasa lingkungan termasuk obyek wisata bahari, media pelayaran, energi gelombang laut, tempat penyerapan karbon (carbon sink), dan lain-lain; dan
f.         Pertambakan, digabung dalam point a
2.2  Sumber Daya Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil
Mohon ditambahkan informasi mengenai:
a.     Sumberdaya hayati: vegetasi pantai, mangrove, padang lamun, terumbu karang, biota darat dan perairan; dan lain-lain.
b.     Sumberdaya non hayati seperti mineral, migas, pasir laut dan lain-lain.
c.     Sumberdaya buatan meliputi prasarana perikanan, prasarana perhubungan, bangunan pantai, pemecah gelombang (break water), tambah lambut (jetty), tembok laut (sea wall), dan tambak.
d.     Jasa-jasa lingkungan termasuk obyek wisata bahari, media pelayaran, energi gelombang laut, tempat penyerapan karbon (carbon sink), dan lain-lain.


2.3  Pola Penggunan Lahan Dan Perairan

Pola penggunaan lahan dan perairan difokuskan pada potensi sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu di 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Kakakp, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar.
Mohon dimuat beberapa sektor utama lainnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti kehutanan, pertanian, pariwisata, pertambangan, pembangunan daerah/perkotaan, serta ruang terbuka hijau untuk mitigasi bencana (antara lain: tsunami, gempa bumi, badai, dan lain-lain).


2.4  Kondisi Sosial-Budaya Dan Ekonomi

Baru membahas kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kepala keluarga, keluarga miskin, agama dan kepercayaan masyarakat pesisir, sarana pendidikan masyarakat pesisir, sarana kesehatan masyarakat pesisir,
2.4  Kondisi Sosial-Budaya dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kondisi sosek dan budaya menggambarkan keadaan demografi dan kecenderungan penduduk yang ada pada kawasan perencanaan dalam memanfaatkan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Muatan:
a.     Distribusi populasi, jenis kelamin dan struktur umur, angka harapan hidup, dan angka kelahiran;
b.     Karakter social budaya seperti pendidikan, kepercayaan budaya atau pantangan, penyakit, sumber utama mata pencaharian, dan kearifan local
c.     Struktur ekonomi pada kawasan perencanaan berdasarkan kontribusi produk domestic pembangunan regional kotor (GDP) dari sektor utama seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dsb.


2.5  Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih sangat general dan  baru memuat:
a.        Pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir,
b.        pemanfaatan Sumberdaya pulau-pulau kecil,
c.        Penataan kawasan penataan dan pelestarian,
d.        Kelangkaan Sumber Daya Perikanan,
e.        Permukiman di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
f.         Pariwisata
g.        Pembangunan/Pengadaan Air Bersih dan Instalansi Listrik

Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya belum mengakomodir potensi kawasan rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Potensi tersebut dapat berupa: abrasi, rob, banjir, pencemaran dan salah satu isu yang terjadi diseluruh dunia adalah pemanasan global (Global Warming) yang mengakibatkan kenaikan paras muka air laut (Sea Level Rise). Diharapkan dengan mengetahui isu-isu permasalahan atau potensi bencana yang ada di wilayah pesisir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan strategi untuk mengurangi dampak bencana yang akan terjadi.


BAB III KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN
3.1 Visi dan Misi

Dalam Visi sebaiknya kata perairan dihilangkan karena telah terakomodir dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil


3.2   Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil
a.        Isu kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat
b.       Isu lingkungan (mangrove/hutan lindung bakau)
c.        Isu Lingkungan Permukiman dan Perumahan
d.       Isu Lingkungan Pantai
e.       Isu Perairan dan berkurangnya populasi perairan
f.         Isu menurunnya populasi perikanan di perairan pantai dan perairan umum (sungai)
g.        Isu Bencana alam
h.       Isu Potensi Wisata
i.         Isu Infrastruktur di WP3K
j.         Isu Permodalan Usaha
k.        Isu Rendahnya harga jual komoditas dan tingginya harga bahan kebutuhan masyarakat pesisir
l.         Isu pendidikan dan keterampilan
m.      Isu Kesehatan masyaraka
Isu atau permasalahan yang dihadapi pengelolaan
wilayah pesisir sangat banyak dan saling terkait, sehingga sulit ditangani sekaligus secara serentak. 
Berbagai masalah yang dihadapi tersebut dapat disampaikan berdasarkan prioritas.

Perlu pengelompokan isu-isu sejenis agar lebih terstruktur, misalnya: Isu lingkungan (mangrove/hutan lindung bakau), Isu Lingkungan Pantai, Isu Perairan dan berkurangnya populasi perairan, dapat diakomodir dalam satu isu yaitu isu degradasi habitat WP-3-K



3.3  Tujuan  Dan  Sasaran

Tujuan dan sasaranya terlalu banyak.

Tujuan dan sasaranya terlalu banyak. Perlu diperingkas, karena Setiap tujuan kemungkinan didukung oleh beberapa sasaran.
Tujuan merupakan pernyataan umum yang menerangkan mengenai kondisi atau keluaran (outcome) yang diinginkan Pemda dalam mengatasi isu tertentu. Sedangkan Sasaran menerangkan mengenai kondisi yang diharapkan, tetapi lebih spesifik daripada pernyataan tujuan.



3.4  Strategi  dan  Arah Kebijakan serta Target dan Indikator

Perlu adanya pemisahan antara strategi dan arah kebijakan, karena merupakan dua hal yang berbeda.

Target dan Indikator sebaiknya diatur dalam sub bab tersendiri.
Kebijakan pembangunan daerah mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu.  Sedangkan Strategi merupakan aktivitas akan dilakukan untuk mencapai suatu sasaran, menyatakan setiap kondisi yang dapat diterapkan untuk masa depan, atau untuk proses-proses pengelolaan, dan diterapkan pada seluruh kawasan perencanaan atau pada lokasi spesifik. Biasanya, strategi akan berkaitan dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, kebijakan, sistem (proses/ prosedur), teknologi (infrastruktur/ perangkat keras), informasi dan pembiayaan. 


3.5  Target Dan Indikator

Perlu adanya pemisahan antara target dan indikator, karena merupakan dua hal yang berbeda.
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut dengan mempertimbangkan masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak lanjutan (impacts). Inputs dan outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan indikator dampak (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak  lanjutan (impacts) akan diperoleh setelah kegiatan selesai; namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. 

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk unit yang dihasilkan, waktu yang diperlukan, nilai yang dihasilkan, dana yang diperlukan, produktivitas, ketaatan, tingkat kesalahan, frekuensi, dan sebagainya. 

BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
4.1 Kaidah Pelaksanaan
4.2 Pemantauan
4.3 Masa Berlaku

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan RSWP-3-K secara efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan target dan indikator kinerja.


DAFTAR PUSTAKA
Belum terdapat daftar pustaka



III.      PENUTUP
1.      Dari segi yuridis, tata cara penulisan dan penyusunan peraturan perundangan ini agar diselaraskan kembali dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP-3-K.
2.      Dari segi teknis, dokumen Renstra ini telah sesuai dengan Permen KP No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K dan Kep.Dirjen KP3K No. SK 35a/KP3K/XI/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Strategis WP3K.
3.      Dalam tahap implementasi perlu dilaksanakan koordinasi dengan instasi terkait (SKPD) oleh pemangku kepentingan.
4.      Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, menunjukkan pemerintah daerah Kab. Kubu Raya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan WP-3-K, untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya.
Penelaah: Nur Fitri Saidah. Staf pada Subdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah l. Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ditjen Kelautan Pesisir dan pulau-Pulau Kecil. Kementrian Kelautan dan Perikanan


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar